DPR Harus Punya Badan Kehormatan yang Independen

Jakarta – Komposisi Badan Kehormatan (BK) DPR yang diisi dari perwakilan partai dianggap tidak independen dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anggota DPR. Karena itu, BK harus diisi oleh orang-orang yang bebas dari partai politik.

“Demi rasa keadilan bagi para anggota DPR dan tegakknya demokrasi. Badan Kehormatan DPR yang lebih independen adalah sebuah keniscayaan,” terang Peneliti Senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.

Hal tersebut disampaikan Ikrar saat menjadi saksi ahli dalam sidang panel Judicial Review UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2011).

Ikrar menambahkan, beberapa lembaga lain seperti KPK, KPU, dan Dewan Pers sudah melibatkan pihak luar demi menjaga independensi, keadilan dan akuntabilitas Badan Kehormatan mereka. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh DPR agar bisa menjaga independensi.

“Merupakan suatu hal yang sangat baik apabila DPR juga membuka diri. Melibatkan pihak luar dan masyarakat sebagai anggota tidak tetap BK DPR merupakan hal yang baik,” imbuhnya.

Ikrar juga tidak setuju dengan rangkap jabatan anggota DPR. Menurutnya, anggota DPR harus menanggalkan semua jabatan selain pekerjaan mereka sebagai wakil rakyat, agar dapat fokus sebagai wakil rakyat.

“Rangkap jabatan dilarang agar tidak terjadi abuse of power. Selain itu agar para anggota Dewan dapat lebih memusatkan perhatian pada pekerjaan utamanya,” imbuhnya.

Sementara itu ahli lain yang dihadirkan, Andrinof Chaniago, menyatakan BK DPR sering kali tidak bisa menindaklanjuti laporan masyarakat dan terkesan mandul. Anggota DPR dinilai lebih lantang menyuarakan sesuatu apabila terkait mengenai kepentingan mereka sendiri.

“Desakan masyarakat untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola dewan dan partai politik hampir tidak dihiraukan. Tapi mereka malah minta dibangun gedung mewah, program dana aspirasi, studi banding dan kunjungan kerja yang tidak efektif,” katanya.

Andrinof juga sependapat dengan Ikrar yang menilai harus adanya pembentukan komisi etik dan pengawas independen. Nantinya, komisi itu berfungsi untuk menjamin tegaknya norma etika DPR dan perbaikan sistem pengawasan terhadap anggota Dewan.

“Pelanggaran etika yang tidak ditangani secara independen dan obyektif serta rangkap pekerjaan akan berpengaruh pada produk pengawasan legislasi dan pengawasan anggaran,” ujarnya.

Uji materi itu diajukan oleh aktivis petisi 50 Chris Siner Key Timu dan Judilherry Justam, bersama Muhammad Chozin Aminullah. Mereka memohon majelis hakim menguji materi Pasal 123, 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f yang mengatur BK DPR. Selain itu, pemohon juga mengajukan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2) yang mengatur larangan rangkap jabatan.

Sumber: detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *