Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

 Yahya Zakaria[1] dan Paulus Israwan Setyoko[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini di tengah perubahan menuju era demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berlabel reformasi. Setelah rezim Soeharto turun di tahun 1998, hembusan otonomi daerah meningkat sebagai sebuah antitesa dari sistem sentralistik yang dibangun rezim Soeharto, tetapi setelah berjalannya otonomi daerah, praktik maladministrasi berupa korupsi belum juga menemukan titik cerah penyelesaiannya, bahkan kini telah menjadi wabah mengkhawatirkan, menyerang hingga ke tingkat daerah. Tak terhitung lagi berapa banyak pejabat di tingkat pusat hingga daerah serta legislator di tingkat pusat dan daerah yang terbelit kasus kosupsi, hingga akhirnya berdampak pada pengikisan kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan melalui banyak cara, mulai dari pendidikan korupsi di berbagai lembaga pendidikan, pelatihan di beragam instansi, pembentukan lembaga negara bantu layaknya KPK, serta regulasi yang mengatur masalah gratifikasi hingga renumerasi. Dari beragam upaya tersebut, praktik pencegahan serta pengungkapan kasus korupsi kerap menemui banyak kendala serta hambatan yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Pada titik ini, disamping beragam upaya yang telah dilakukan, terdapat satu hal penting yang terlewat dan belum ditindaklanjuti secara serius oleh para penyelenggara pemerintahan guna melakukan pencegahan korupsi secara efektif, yakni menggagas konsep pelibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik sebagai sebuah kontrol nyata dari masyarakat, dimana masyarakat didorong untuk berpran aktif mengetahui informasi, terlibat dalam perumusan yang pada akhirnya akan mampu mengontrol implementasi kebijakan. Asumsinya, masyarakat yang terlibat dalam proses formulasi akan mengetahui secara matang beragam informasi terkait sebuah kebijakan hingga akhirnya saat diimplementasikan, masyarakat akan mengetahui jika terdapat penyelewengan berupa praktik korupsi. Lebih lanjut, praktik pelibatan masyarakat tersebut harus mampu dijadikan sebagai sebuah etika bagi seluruh pengambil kebijakan demi terwujudnya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: kebijakan publik, pelibatan masyarakat, pencegahan korupsi

Download Full Paper Paper Yahya Zakaria & Paulus Israwan


[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Guru besar dan staf  pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Wahyu Ardianawati[1] dan Dyah Retna Puspita[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 Abstrak

Kasus korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape) menandakan buruknya citra birokrasi pemerintah. Kasus korupsi yang selalu menjadi sorotan utama dan menjadi bahan pemberitaan media terutama kasus yang melibatkan para pejabat negara. Korupsi telah menyebar dari pusat hingga daerah, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Belum tuntas kasus Nazaruddin, muncul kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti. Kini sudah ada lagi kasus rekening gendut pegawai negeri sipil (PNS) muda. Semuanya bertema sama: korupsi pejabat. Yang lebih mengerikan lagi dalam kasus terbaru adalah PNS yang masih berusia muda. Korupsi di Indonesia memang tidak pernah mengenal faktor usia. Praktik korupsi di negara kita merupakan persoalan nyata yang menggerogoti hampir semua aspek kehidupan. Meski bergantinya era otoriter orde baru menuju sistem politik yang lebih demokratis yang salah satu visi utamanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme praktik-praktik tersebut bukan berkurang, tetapi justru meningkat. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi adalah semakin rendahnya moral bangsa. Buruknya pelayanan publik yang terjadi dari waktu ke waktu seakan pula menegaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Buruknya pelayanan publik dan praktik korupsi tidak saja mengurangi kredibilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengganggu aktifitas sosial maupun ekonomi. Dari permasalahan di atas, perumusan masalah dalam makalah ini adalah mengapa korupsi lekat dengan birokrasi publik? Bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa? Langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS)?

 

Kata Kunci: Birokrasi, Korupsi, Red-Tape, Pelayanan Publik

Download Full Paper Wahyu Ardianawati & Dyah Retna Puspita



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto


Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah

Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah

Vita Marwinda Retnaningsih[1]dan Ali Rokhman[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai pengurusan potensi daerah, mengingat setiap daerah tentu memiliki potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk itu, sebagai salah satu konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah harus semakin jeli dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus mulai bisa menentukan system manajemen yang tepat agar bisa mengolah dan mengelola keragaman potensi tersebut untuk kemudian dapat kembali diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Setidaknya Pemerintah Daerah harus lebih memiliki pemikiran yang visioner serta berdaya saing agar potensi daerah yang dikelolanya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan potensi daerah-daerah lain di sekitarnya. Meski Pemerintah Daerah sekarang ini berpikir dari sudut pandang bisnis dalam mengelola potensi daerah, namun keuntungan dari pengelolaan potensi daerah tersebut bukan satu-satunya yang harus dipikirkan,  Perlibatan masyarakat juga harus dipertimbangkan sebagai upaya penegakan demokrasi dan pencegahan tindak korupsi. Proses manajemen ini pun setidaknya harus berpedoman pada prinsip good government yang tindak lanjutnya harus diimplementasikan pada kebijakan public yang memihak kepada masyarakat. Kiat lain yang patut dicoba oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menerapkan prinsip New Public Service untuk mengelola potensi daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat. Untuk itu maka paper ini akan membahas seperti apakah pengelolaan potensi daerah yang beretika yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip New Public Service dan good government.

Kata Kunci : Potensi Daerah, New Public Service, Good Governance

Download Full Paper Vita Marwinda dan Ali Rokhman – Unsoed


[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar dan Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto