Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Font size: Decrease font Enlarge font

Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Wahyu Ardianawati[1] dan Dyah Retna Puspita[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 Abstrak

Kasus korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape) menandakan buruknya citra birokrasi pemerintah. Kasus korupsi yang selalu menjadi sorotan utama dan menjadi bahan pemberitaan media terutama kasus yang melibatkan para pejabat negara. Korupsi telah menyebar dari pusat hingga daerah, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Belum tuntas kasus Nazaruddin, muncul kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti. Kini sudah ada lagi kasus rekening gendut pegawai negeri sipil (PNS) muda. Semuanya bertema sama: korupsi pejabat. Yang lebih mengerikan lagi dalam kasus terbaru adalah PNS yang masih berusia muda. Korupsi di Indonesia memang tidak pernah mengenal faktor usia. Praktik korupsi di negara kita merupakan persoalan nyata yang menggerogoti hampir semua aspek kehidupan. Meski bergantinya era otoriter orde baru menuju sistem politik yang lebih demokratis yang salah satu visi utamanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme praktik-praktik tersebut bukan berkurang, tetapi justru meningkat. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi adalah semakin rendahnya moral bangsa. Buruknya pelayanan publik yang terjadi dari waktu ke waktu seakan pula menegaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Buruknya pelayanan publik dan praktik korupsi tidak saja mengurangi kredibilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengganggu aktifitas sosial maupun ekonomi. Dari permasalahan di atas, perumusan masalah dalam makalah ini adalah mengapa korupsi lekat dengan birokrasi publik? Bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa? Langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS)?

 

Kata Kunci: Birokrasi, Korupsi, Red-Tape, Pelayanan Publik

Download Full Paper Wahyu Ardianawati & Dyah Retna Puspita



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto