Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Irawan Widyanto[1] dan Ali Rokhman[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Salah satu cara untuk mewujudkan welfare state (negara kesejahteraan) adalah dengan menerapkan good governance. Pelaksanaan good governance ini harus didukung dengan aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Namun sayangnya, ketika pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan good governance, kita dihadapkan pada kenyataan pahit dengan munculnya berbagai kasus yang melibatkan para aparat birokrasi. Kasus Gayus Tambunan, kasus Jaksa Sistoyo (Pegawai Kejaksaan Negeri Cibinong) dan Ahmad Zaenuri (Sekda Kota Semarang) yang tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan upaya suap menyuap, telah menodai usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum lagi fenomena yang lain, seperti PNS muda yang memiliki rekening gendut, gaya hidup mewah para PNS dan PNS yang malas bekerja. Semua hal tersebut jelas telah merusak citra pemerintah dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap aparat birokrasi. Bagaimana mungkin kasus-kasus di atas bisa terjadi sedangkan secara moral para aparat birokrasi telah dibentengi dengan etika administrasi yang bernama Panca Prasetya KORPRI. Panca Prasetya KORPRI, sebagai pedoman aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah diperkenalkan sejak awal para aparat birokrasi tersebut diterima sebagai PNS. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI seharusnya telah dipahami dan mewarnai setiap pola pikir, pola sikap dan pola tindak para aparat birokrasi. Dengan melihat fenomena di atas muncul pertanyaan; Apakah selama ini pemerintah telah gagal dalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Panca Prasetya KORPRI kepada para aparaturnya? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tulisan ini berupaya untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai etika administrasi yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan berupaya untuk mencari cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para aparat birokrasi.

Kata kunci: Etika Administrasi, Good Governance, Aparat Birokrasi.

 Download Full Paper Irawan Wdyanto dan Ali Rokhman – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  dan  Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *