Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

(Etika Aparatur Negara yang Terlupakan)

Rridiyah Septiyani[1] dan Swastha Dharma[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Agenda reformasi birokrasi sudah berlangsung sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 yang mengamanatkan kepada presiden agar mulai memperbaiki birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Namun pada prakteknya, reformasi birokrasi yang bertujuan luhur tersebut belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam pemerintahan kita. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung hingga saat ini. Michael Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi street – level mempraktekkan pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Lipsky berargumen bahwa praktek birokrasi bawahan tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yakni sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, teori tersebut relatif gagal menjelaskan fenomena terungkapnya kasus korupsi dan makelar kasus yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak, kejaksaan, MA, serta kepolisian. Bila sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas institusi dan gaji, pegawai di instansi-instansi tersebut telah mengalami perbaikan remunerasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi ketatalaksanaan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, gaji besar bukanlah merupakan faktor frustratif yang menjadikan para pelaku tersebut melakukan diskresi bagi pihak- pihak yang berperkara. Masih ada faktor lain yang menyebabkan mereka berbuat demikian. Etika birokrasi seharusnya diterapkan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, pelayanan publik, street-level birokrasi, etika birokrasi

 Download Full Paper Rrdiyah dan Swastha Dharma – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Local Leadership

Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Local Leadership

Qurrotul A’yuni[1] dan Dyah Retna Puspita [2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Kebutuhan akan perubahan kearah yang lebih baik menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda bersama bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta masyarakat. Gaung reformasi telah menggema sejak bertahun-tahun lamanya. Bahkan hampir semua lembaga-lembaga pemerintah, departemen-departemen, dinas-dinas di daerah menyepakati perlu adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengurai permasalahan seperti pelayanan publik, dan korupsi yang sedang marak di Indonesia. Korupsi bahkan menjadi faktor yang krusial dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Korupsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi sudah menjalar ke tingkat pemerintahan daerah. Korupsi di daerah bahkan di duga lebih besar dan sudah masuk dalam lini satuan kerja perangkat daerah, yang notabene adalah pembantu Bupati selaku pemimpin daerah. Korupsi merupakan musuh bersama dan melanggar etika penyelenggaraan administrasi negara, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi dan mencegah timbulnya korupsi yang semakin banyak. Belajar dari kasus yang ada di beberapa negara, maka keberhasilan dari reformasi birokrasi akan sangat tergantung dari adanya komitmen dan national/local ledership. Tanpa adanya komitmen dan national/local leadership akan menyebabkan gagalnya reformasi birokrasi.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Korupsi Daerah, Nationa/Local Leadership, Etika Administrasi Negara

Download Full Paper Qurrotul Ayuni & Dyah Retna Puspita – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Etika Kebijakan Publik Dalam Jalinan Kerjasama Program CSR

 Etika Kebijakan Publik

Dalam Jalinan Kerjasama Program CSR

Pandu Satria Wibowo[1] dan Slamet Rosyadi[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Aktivitas perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya, seperti halnya tentang tuntutan masyarakat (Ring 1) Cilacap akan pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan terhadap PT. Pertamina UP IV di kabupaten Cilacap. Polemik ini diakibatkan karena masyarakat Ring-1 merasa bahwa pelaksanaan Kebijakan Program CSR PT. Pertamina UP IV belum sepadan dengan resiko atau dampak lingkungan yang diderita masyarakat Ring-1. Seiring dengan hal tersebut, Pemda Kabupaten Cilacap yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam merumuskan serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dianggap tidak mampu dalam menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program CSR. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Sudah tentu aparatur administrasi yang diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya, ternyata belum berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik) dan mampu menjadi agen-agen perubahan dalam pembangunan masyarakat. Terkait pelaksanaan program CSR Pertamina di Cilacap dan pola Kebijakan Publik  yang diterapkan oleh Pemda Cilacap seharusnya mencerminkan adanya perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Lalu, bagaimanakah kebijakan publik dapat diterapkan sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral dalam menjalin kerjasama baik antara Pemda, Perusahaan (PT. Pertamina UP IV) dan masyarakat dalam program CSR di Kabupaten Cilacap?

Kata kunci: Kebijakan Publik, Jalinan Kerjasama CSR



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Nur Soim Isnanto[1] dan Swastha Dharma[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Meningkatnya kekuasaan politis para eksekutif berarti meningkat pula peranan birokrat dan administrator dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat luas. Bahkan di negara yang sedang berkembang , kebijakan yang diambil oleh eksekutif sering kali mendapatkan perhatian intensif berkenaan dengan segala kebijakan penting yang diambilnya. Hal ini menjadikan sebuah kajian yang menarik berkaitan dengan landasan-landasan etis bagi para pengambil keputusan publik. Landasan etis bagi kebijakan yang diambil oleh pejabat publik yang dibicarakan pertama adalah legitimasi kekuasaan untuk mengatur semua hak-hak negara. Sehingga dibutuhkan sikap yang arif para pengambil keputusan karena berhubungan dengan rasa keadilan antar manusia. Hak yang diterima oleh pejabat publik sebagai legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan amanat masyarakat yang memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam menjalankan tugas yang diembannya sering disebut sebagai diskresi. Namun yang menjadi perhatian lebih dari diskresi apabila dimaknai secara negatif maka awal terjadinya tindakan koruptif. Patologi yang terjadi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan individu semata, tetapi yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah menguatnya kembali isu tentang gejala parkinson. Fenomen ini menggambarkan bahwa seorang pejabat publik cenderung mengangkat dan menambah jumlah bawahannya meskipun beban kerja relatif tetap sebagai perwujudan dari keinginan kekuasaan dan merasa memiliki kekuasaan yang besar karena memiliki jumlah anggota yang banyak. Fenomena lain berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil bahkan sering kali dijumpai pejabat menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensi atau spesialisasinya. Kecenderungannya bahwa penempatan orang tersebut atas dasar kedekatan emosional dan politis. Hal ini akan berdampak serius terhadap akuntabilitas pejabat publik terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Untuk menjaga agar kekuasaan dan keleluasaan dapat digunakan secara benar perlu adanya  kearifan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata kunci: Kearifan, Diskresi, Pejabat Publik

Download Full Paper Nursoim & Swastha Dharma – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto


Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Irawan Widyanto[1] dan Ali Rokhman[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Salah satu cara untuk mewujudkan welfare state (negara kesejahteraan) adalah dengan menerapkan good governance. Pelaksanaan good governance ini harus didukung dengan aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Namun sayangnya, ketika pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan good governance, kita dihadapkan pada kenyataan pahit dengan munculnya berbagai kasus yang melibatkan para aparat birokrasi. Kasus Gayus Tambunan, kasus Jaksa Sistoyo (Pegawai Kejaksaan Negeri Cibinong) dan Ahmad Zaenuri (Sekda Kota Semarang) yang tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan upaya suap menyuap, telah menodai usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum lagi fenomena yang lain, seperti PNS muda yang memiliki rekening gendut, gaya hidup mewah para PNS dan PNS yang malas bekerja. Semua hal tersebut jelas telah merusak citra pemerintah dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap aparat birokrasi. Bagaimana mungkin kasus-kasus di atas bisa terjadi sedangkan secara moral para aparat birokrasi telah dibentengi dengan etika administrasi yang bernama Panca Prasetya KORPRI. Panca Prasetya KORPRI, sebagai pedoman aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah diperkenalkan sejak awal para aparat birokrasi tersebut diterima sebagai PNS. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI seharusnya telah dipahami dan mewarnai setiap pola pikir, pola sikap dan pola tindak para aparat birokrasi. Dengan melihat fenomena di atas muncul pertanyaan; Apakah selama ini pemerintah telah gagal dalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Panca Prasetya KORPRI kepada para aparaturnya? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tulisan ini berupaya untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai etika administrasi yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan berupaya untuk mencari cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para aparat birokrasi.

Kata kunci: Etika Administrasi, Good Governance, Aparat Birokrasi.

 Download Full Paper Irawan Wdyanto dan Ali Rokhman – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  dan  Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Mengurai Sindrom Akhir Tahun Fiskal

Mengurai Sindrom Akhir Tahun Fiskal

Firdos Putra A.[1] dan Rawuh Edy Priyono[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 Abstraksi

 Biasanya pada akhir tahun belanja pemerintah meningkat tajam. Baik departemen atau pemerintah daerah membelanjakan banyak dana melalui berbagai kegiatan. Modus ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di penghujung tahun. Dampaknya banyak kegiatan yang dilaksanakan kurang efektif apalagi efisien. Padahal aparatur pemerintah tahu bahwa dana yang tidak terserap akan masuk ke dalam pos Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang masuk pada struktur anggaran tahun berikutnya. Sayangnya, pola SILPA masih kurang mampu merubah atau mengerem laju sindrom ini. Adalah benar bahwa kekurangmampuan dalam menyerap anggaran merupakan salah satu indikator kekurangmampuan dalam menjalankan Anggaran Berbasis Kinerja. Namun membelanjakan anggaran dengan tidak efektif dan efisien juga tidak tepat. Di sisi lain, sindrom pemborosan belanja pemerintah di akhir tahun membuka peluang penyalahgunaan anggaran semakin besar. Bisa jadi hal ini terkait budaya birokrasi yang paternalistik (paternalistic bureaucracy), kurang berorientasi pada hasil (not result-oriented) dan sikap mental aparatur negara yang boros (inefficiency behavior).

Kata kunci: akhir tahun fiskal, paternalistic bureaucracy, not result-oriented bureaucracy, inefficiency behavior

Download Full Paper Firdos dan Rawyh Edy Priyono- Unsoed

 

 



[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Unsoed dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf Pengajar Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah

Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah

(Studi Kasus Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka)

 Fanny Dwipoyanthi[1] dan Slamet Rosyad[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di wilayah kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka menuai masalah besar bagi warga Majalengka. Sebab penetapan lokasi  dianggap tidak tepat. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menggusur lahan subur seluas kurang lebih 1.800 ha. Lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang merupakan sumber penghidupan masyarakat Kertajati. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di bandar udara umum pasal 9 harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak Bandar udara umum. Terdapat 3 hal yang dianggap sangat mendasar yang memperkuat arus penolakan pembangunan BIJB, yaitu soal ketidak jelasan dan transparansi pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan tersebut, sehingga masyarakat tidak paham mengapa di daerahnya harus ada bandara dan bagaimana nasib mereka setelah adanya bandara. Kedua, dipastikan pembangunan BIJB yang akan menggunakan lahan di 11 desa di wilayah Kertajati ini akan mempercepat proses pemiskinan masyarakat desa yang saat ini memang masih tergolong miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari kultur masyarakat setempat yang masih kental dengan pola masyarakat agraris. Yang ketiga, saat ini Pemprov Jabar lebih banyak menebar kebohongan terhadap warga baik menyangkut amdal, masa depan warga maupun rencana besar dari bandara itu sendiri. Pembangunan megaproyek BIJB ini perlahan-lahan akan menggilas kehidupan ribuan warga Majalengka. Mereka hanya akan menjadi tumbal dari sebuah keinginan besar yang tidak mempertimbangkan hak hidup masyarakatnya.

Kata Kunci:  Kebijakan publik, Pembangunan Bandara International Jawa Barat, kesejahteraan masyarakat lokal.

Download Full Paper Fanny dan Slamet Rosyadi – Unsoed



[1]    Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2]  Staf  Pengajar  pada Program  Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto