Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

 Yahya Zakaria[1] dan Paulus Israwan Setyoko[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini di tengah perubahan menuju era demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berlabel reformasi. Setelah rezim Soeharto turun di tahun 1998, hembusan otonomi daerah meningkat sebagai sebuah antitesa dari sistem sentralistik yang dibangun rezim Soeharto, tetapi setelah berjalannya otonomi daerah, praktik maladministrasi berupa korupsi belum juga menemukan titik cerah penyelesaiannya, bahkan kini telah menjadi wabah mengkhawatirkan, menyerang hingga ke tingkat daerah. Tak terhitung lagi berapa banyak pejabat di tingkat pusat hingga daerah serta legislator di tingkat pusat dan daerah yang terbelit kasus kosupsi, hingga akhirnya berdampak pada pengikisan kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan melalui banyak cara, mulai dari pendidikan korupsi di berbagai lembaga pendidikan, pelatihan di beragam instansi, pembentukan lembaga negara bantu layaknya KPK, serta regulasi yang mengatur masalah gratifikasi hingga renumerasi. Dari beragam upaya tersebut, praktik pencegahan serta pengungkapan kasus korupsi kerap menemui banyak kendala serta hambatan yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Pada titik ini, disamping beragam upaya yang telah dilakukan, terdapat satu hal penting yang terlewat dan belum ditindaklanjuti secara serius oleh para penyelenggara pemerintahan guna melakukan pencegahan korupsi secara efektif, yakni menggagas konsep pelibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik sebagai sebuah kontrol nyata dari masyarakat, dimana masyarakat didorong untuk berpran aktif mengetahui informasi, terlibat dalam perumusan yang pada akhirnya akan mampu mengontrol implementasi kebijakan. Asumsinya, masyarakat yang terlibat dalam proses formulasi akan mengetahui secara matang beragam informasi terkait sebuah kebijakan hingga akhirnya saat diimplementasikan, masyarakat akan mengetahui jika terdapat penyelewengan berupa praktik korupsi. Lebih lanjut, praktik pelibatan masyarakat tersebut harus mampu dijadikan sebagai sebuah etika bagi seluruh pengambil kebijakan demi terwujudnya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: kebijakan publik, pelibatan masyarakat, pencegahan korupsi

Download Full Paper Paper Yahya Zakaria & Paulus Israwan


[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Guru besar dan staf  pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Demoralisasi Birokrasi : Fenomena Korupsi dan Red Tape di Sektor Publik

Wahyu Ardianawati[1] dan Dyah Retna Puspita[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 Abstrak

Kasus korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah (red-tape) menandakan buruknya citra birokrasi pemerintah. Kasus korupsi yang selalu menjadi sorotan utama dan menjadi bahan pemberitaan media terutama kasus yang melibatkan para pejabat negara. Korupsi telah menyebar dari pusat hingga daerah, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Belum tuntas kasus Nazaruddin, muncul kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti. Kini sudah ada lagi kasus rekening gendut pegawai negeri sipil (PNS) muda. Semuanya bertema sama: korupsi pejabat. Yang lebih mengerikan lagi dalam kasus terbaru adalah PNS yang masih berusia muda. Korupsi di Indonesia memang tidak pernah mengenal faktor usia. Praktik korupsi di negara kita merupakan persoalan nyata yang menggerogoti hampir semua aspek kehidupan. Meski bergantinya era otoriter orde baru menuju sistem politik yang lebih demokratis yang salah satu visi utamanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme praktik-praktik tersebut bukan berkurang, tetapi justru meningkat. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi adalah semakin rendahnya moral bangsa. Buruknya pelayanan publik yang terjadi dari waktu ke waktu seakan pula menegaskan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Buruknya pelayanan publik dan praktik korupsi tidak saja mengurangi kredibilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengganggu aktifitas sosial maupun ekonomi. Dari permasalahan di atas, perumusan masalah dalam makalah ini adalah mengapa korupsi lekat dengan birokrasi publik? Bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa? Langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS)?

 

Kata Kunci: Birokrasi, Korupsi, Red-Tape, Pelayanan Publik

Download Full Paper Wahyu Ardianawati & Dyah Retna Puspita



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto


Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah

Pengelolaan Potensi Daerah Berdasar Prinsip Good Governance demi Mencegah Praktek Korupsi di Daerah

Vita Marwinda Retnaningsih[1]dan Ali Rokhman[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Berdasar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai pengurusan potensi daerah, mengingat setiap daerah tentu memiliki potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk itu, sebagai salah satu konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah, masing-masing daerah harus semakin jeli dalam mengelola setiap potensi yang dimiliki daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus mulai bisa menentukan system manajemen yang tepat agar bisa mengolah dan mengelola keragaman potensi tersebut untuk kemudian dapat kembali diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat. Setidaknya Pemerintah Daerah harus lebih memiliki pemikiran yang visioner serta berdaya saing agar potensi daerah yang dikelolanya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan potensi daerah-daerah lain di sekitarnya. Meski Pemerintah Daerah sekarang ini berpikir dari sudut pandang bisnis dalam mengelola potensi daerah, namun keuntungan dari pengelolaan potensi daerah tersebut bukan satu-satunya yang harus dipikirkan,  Perlibatan masyarakat juga harus dipertimbangkan sebagai upaya penegakan demokrasi dan pencegahan tindak korupsi. Proses manajemen ini pun setidaknya harus berpedoman pada prinsip good government yang tindak lanjutnya harus diimplementasikan pada kebijakan public yang memihak kepada masyarakat. Kiat lain yang patut dicoba oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menerapkan prinsip New Public Service untuk mengelola potensi daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi serta memberdayakan masyarakat. Untuk itu maka paper ini akan membahas seperti apakah pengelolaan potensi daerah yang beretika yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip New Public Service dan good government.

Kata Kunci : Potensi Daerah, New Public Service, Good Governance

Download Full Paper Vita Marwinda dan Ali Rokhman – Unsoed


[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar dan Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

(Etika Aparatur Negara yang Terlupakan)

Rridiyah Septiyani[1] dan Swastha Dharma[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Agenda reformasi birokrasi sudah berlangsung sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI Tahun 2001 yang mengamanatkan kepada presiden agar mulai memperbaiki birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Namun pada prakteknya, reformasi birokrasi yang bertujuan luhur tersebut belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam pemerintahan kita. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung hingga saat ini. Michael Lipsky (1980) menjelaskan bahwa birokrasi street – level mempraktekkan pemberian diskresi atas dispensasi manfaat atau alokasi sanksi. Lipsky berargumen bahwa praktek birokrasi bawahan tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yakni sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustatif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, teori tersebut relatif gagal menjelaskan fenomena terungkapnya kasus korupsi dan makelar kasus yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak, kejaksaan, MA, serta kepolisian. Bila sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan fasilitas institusi dan gaji, pegawai di instansi-instansi tersebut telah mengalami perbaikan remunerasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi ketatalaksanaan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, gaji besar bukanlah merupakan faktor frustratif yang menjadikan para pelaku tersebut melakukan diskresi bagi pihak- pihak yang berperkara. Masih ada faktor lain yang menyebabkan mereka berbuat demikian. Etika birokrasi seharusnya diterapkan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, pelayanan publik, street-level birokrasi, etika birokrasi

 Download Full Paper Rrdiyah dan Swastha Dharma – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Local Leadership

Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Local Leadership

Qurrotul A’yuni[1] dan Dyah Retna Puspita [2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Kebutuhan akan perubahan kearah yang lebih baik menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda bersama bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta masyarakat. Gaung reformasi telah menggema sejak bertahun-tahun lamanya. Bahkan hampir semua lembaga-lembaga pemerintah, departemen-departemen, dinas-dinas di daerah menyepakati perlu adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengurai permasalahan seperti pelayanan publik, dan korupsi yang sedang marak di Indonesia. Korupsi bahkan menjadi faktor yang krusial dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Korupsi tidak lagi hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi sudah menjalar ke tingkat pemerintahan daerah. Korupsi di daerah bahkan di duga lebih besar dan sudah masuk dalam lini satuan kerja perangkat daerah, yang notabene adalah pembantu Bupati selaku pemimpin daerah. Korupsi merupakan musuh bersama dan melanggar etika penyelenggaraan administrasi negara, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi dan mencegah timbulnya korupsi yang semakin banyak. Belajar dari kasus yang ada di beberapa negara, maka keberhasilan dari reformasi birokrasi akan sangat tergantung dari adanya komitmen dan national/local ledership. Tanpa adanya komitmen dan national/local leadership akan menyebabkan gagalnya reformasi birokrasi.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Korupsi Daerah, Nationa/Local Leadership, Etika Administrasi Negara

Download Full Paper Qurrotul Ayuni & Dyah Retna Puspita – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Etika Kebijakan Publik Dalam Jalinan Kerjasama Program CSR

 Etika Kebijakan Publik

Dalam Jalinan Kerjasama Program CSR

Pandu Satria Wibowo[1] dan Slamet Rosyadi[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Aktivitas perusahaan tidak dapat dipungkiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya, seperti halnya tentang tuntutan masyarakat (Ring 1) Cilacap akan pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan terhadap PT. Pertamina UP IV di kabupaten Cilacap. Polemik ini diakibatkan karena masyarakat Ring-1 merasa bahwa pelaksanaan Kebijakan Program CSR PT. Pertamina UP IV belum sepadan dengan resiko atau dampak lingkungan yang diderita masyarakat Ring-1. Seiring dengan hal tersebut, Pemda Kabupaten Cilacap yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam merumuskan serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dianggap tidak mampu dalam menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program CSR. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Sudah tentu aparatur administrasi yang diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya, ternyata belum berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik) dan mampu menjadi agen-agen perubahan dalam pembangunan masyarakat. Terkait pelaksanaan program CSR Pertamina di Cilacap dan pola Kebijakan Publik  yang diterapkan oleh Pemda Cilacap seharusnya mencerminkan adanya perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Lalu, bagaimanakah kebijakan publik dapat diterapkan sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral dalam menjalin kerjasama baik antara Pemda, Perusahaan (PT. Pertamina UP IV) dan masyarakat dalam program CSR di Kabupaten Cilacap?

Kata kunci: Kebijakan Publik, Jalinan Kerjasama CSR



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Nur Soim Isnanto[1] dan Swastha Dharma[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Meningkatnya kekuasaan politis para eksekutif berarti meningkat pula peranan birokrat dan administrator dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat luas. Bahkan di negara yang sedang berkembang , kebijakan yang diambil oleh eksekutif sering kali mendapatkan perhatian intensif berkenaan dengan segala kebijakan penting yang diambilnya. Hal ini menjadikan sebuah kajian yang menarik berkaitan dengan landasan-landasan etis bagi para pengambil keputusan publik. Landasan etis bagi kebijakan yang diambil oleh pejabat publik yang dibicarakan pertama adalah legitimasi kekuasaan untuk mengatur semua hak-hak negara. Sehingga dibutuhkan sikap yang arif para pengambil keputusan karena berhubungan dengan rasa keadilan antar manusia. Hak yang diterima oleh pejabat publik sebagai legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan amanat masyarakat yang memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam menjalankan tugas yang diembannya sering disebut sebagai diskresi. Namun yang menjadi perhatian lebih dari diskresi apabila dimaknai secara negatif maka awal terjadinya tindakan koruptif. Patologi yang terjadi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan individu semata, tetapi yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah menguatnya kembali isu tentang gejala parkinson. Fenomen ini menggambarkan bahwa seorang pejabat publik cenderung mengangkat dan menambah jumlah bawahannya meskipun beban kerja relatif tetap sebagai perwujudan dari keinginan kekuasaan dan merasa memiliki kekuasaan yang besar karena memiliki jumlah anggota yang banyak. Fenomena lain berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil bahkan sering kali dijumpai pejabat menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensi atau spesialisasinya. Kecenderungannya bahwa penempatan orang tersebut atas dasar kedekatan emosional dan politis. Hal ini akan berdampak serius terhadap akuntabilitas pejabat publik terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Untuk menjaga agar kekuasaan dan keleluasaan dapat digunakan secara benar perlu adanya  kearifan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata kunci: Kearifan, Diskresi, Pejabat Publik

Download Full Paper Nursoim & Swastha Dharma – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto