Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Kearifan dalam Pengambilan Kebijakan

Nur Soim Isnanto[1] dan Swastha Dharma[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Meningkatnya kekuasaan politis para eksekutif berarti meningkat pula peranan birokrat dan administrator dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat luas. Bahkan di negara yang sedang berkembang , kebijakan yang diambil oleh eksekutif sering kali mendapatkan perhatian intensif berkenaan dengan segala kebijakan penting yang diambilnya. Hal ini menjadikan sebuah kajian yang menarik berkaitan dengan landasan-landasan etis bagi para pengambil keputusan publik. Landasan etis bagi kebijakan yang diambil oleh pejabat publik yang dibicarakan pertama adalah legitimasi kekuasaan untuk mengatur semua hak-hak negara. Sehingga dibutuhkan sikap yang arif para pengambil keputusan karena berhubungan dengan rasa keadilan antar manusia. Hak yang diterima oleh pejabat publik sebagai legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan amanat masyarakat yang memiliki kekuasaan dan keleluasaan dalam menjalankan tugas yang diembannya sering disebut sebagai diskresi. Namun yang menjadi perhatian lebih dari diskresi apabila dimaknai secara negatif maka awal terjadinya tindakan koruptif. Patologi yang terjadi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan individu semata, tetapi yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah menguatnya kembali isu tentang gejala parkinson. Fenomen ini menggambarkan bahwa seorang pejabat publik cenderung mengangkat dan menambah jumlah bawahannya meskipun beban kerja relatif tetap sebagai perwujudan dari keinginan kekuasaan dan merasa memiliki kekuasaan yang besar karena memiliki jumlah anggota yang banyak. Fenomena lain berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil bahkan sering kali dijumpai pejabat menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensi atau spesialisasinya. Kecenderungannya bahwa penempatan orang tersebut atas dasar kedekatan emosional dan politis. Hal ini akan berdampak serius terhadap akuntabilitas pejabat publik terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Untuk menjaga agar kekuasaan dan keleluasaan dapat digunakan secara benar perlu adanya  kearifan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata kunci: Kearifan, Diskresi, Pejabat Publik

Download Full Paper Nursoim & Swastha Dharma – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto


Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Merekonstruksi Kembali Etika Aparat Birokrasi

Irawan Widyanto[1] dan Ali Rokhman[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Salah satu cara untuk mewujudkan welfare state (negara kesejahteraan) adalah dengan menerapkan good governance. Pelaksanaan good governance ini harus didukung dengan aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Namun sayangnya, ketika pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan good governance, kita dihadapkan pada kenyataan pahit dengan munculnya berbagai kasus yang melibatkan para aparat birokrasi. Kasus Gayus Tambunan, kasus Jaksa Sistoyo (Pegawai Kejaksaan Negeri Cibinong) dan Ahmad Zaenuri (Sekda Kota Semarang) yang tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan upaya suap menyuap, telah menodai usaha pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum lagi fenomena yang lain, seperti PNS muda yang memiliki rekening gendut, gaya hidup mewah para PNS dan PNS yang malas bekerja. Semua hal tersebut jelas telah merusak citra pemerintah dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap aparat birokrasi. Bagaimana mungkin kasus-kasus di atas bisa terjadi sedangkan secara moral para aparat birokrasi telah dibentengi dengan etika administrasi yang bernama Panca Prasetya KORPRI. Panca Prasetya KORPRI, sebagai pedoman aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah diperkenalkan sejak awal para aparat birokrasi tersebut diterima sebagai PNS. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI seharusnya telah dipahami dan mewarnai setiap pola pikir, pola sikap dan pola tindak para aparat birokrasi. Dengan melihat fenomena di atas muncul pertanyaan; Apakah selama ini pemerintah telah gagal dalam menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Panca Prasetya KORPRI kepada para aparaturnya? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tulisan ini berupaya untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai etika administrasi yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan berupaya untuk mencari cara yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para aparat birokrasi.

Kata kunci: Etika Administrasi, Good Governance, Aparat Birokrasi.

 Download Full Paper Irawan Wdyanto dan Ali Rokhman – Unsoed

 



[1]  Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  dan  Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Mengurai Sindrom Akhir Tahun Fiskal

Mengurai Sindrom Akhir Tahun Fiskal

Firdos Putra A.[1] dan Rawuh Edy Priyono[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 Abstraksi

 Biasanya pada akhir tahun belanja pemerintah meningkat tajam. Baik departemen atau pemerintah daerah membelanjakan banyak dana melalui berbagai kegiatan. Modus ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di penghujung tahun. Dampaknya banyak kegiatan yang dilaksanakan kurang efektif apalagi efisien. Padahal aparatur pemerintah tahu bahwa dana yang tidak terserap akan masuk ke dalam pos Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang masuk pada struktur anggaran tahun berikutnya. Sayangnya, pola SILPA masih kurang mampu merubah atau mengerem laju sindrom ini. Adalah benar bahwa kekurangmampuan dalam menyerap anggaran merupakan salah satu indikator kekurangmampuan dalam menjalankan Anggaran Berbasis Kinerja. Namun membelanjakan anggaran dengan tidak efektif dan efisien juga tidak tepat. Di sisi lain, sindrom pemborosan belanja pemerintah di akhir tahun membuka peluang penyalahgunaan anggaran semakin besar. Bisa jadi hal ini terkait budaya birokrasi yang paternalistik (paternalistic bureaucracy), kurang berorientasi pada hasil (not result-oriented) dan sikap mental aparatur negara yang boros (inefficiency behavior).

Kata kunci: akhir tahun fiskal, paternalistic bureaucracy, not result-oriented bureaucracy, inefficiency behavior

Download Full Paper Firdos dan Rawyh Edy Priyono- Unsoed

 

 



[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Unsoed dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf Pengajar Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah

Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah

(Studi Kasus Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka)

 Fanny Dwipoyanthi[1] dan Slamet Rosyad[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di wilayah kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka menuai masalah besar bagi warga Majalengka. Sebab penetapan lokasi  dianggap tidak tepat. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menggusur lahan subur seluas kurang lebih 1.800 ha. Lahan tersebut merupakan lahan pertanian yang merupakan sumber penghidupan masyarakat Kertajati. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan Presiden Republik Indonesia mengenai penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di bandar udara umum pasal 9 harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak Bandar udara umum. Terdapat 3 hal yang dianggap sangat mendasar yang memperkuat arus penolakan pembangunan BIJB, yaitu soal ketidak jelasan dan transparansi pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan tersebut, sehingga masyarakat tidak paham mengapa di daerahnya harus ada bandara dan bagaimana nasib mereka setelah adanya bandara. Kedua, dipastikan pembangunan BIJB yang akan menggunakan lahan di 11 desa di wilayah Kertajati ini akan mempercepat proses pemiskinan masyarakat desa yang saat ini memang masih tergolong miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari kultur masyarakat setempat yang masih kental dengan pola masyarakat agraris. Yang ketiga, saat ini Pemprov Jabar lebih banyak menebar kebohongan terhadap warga baik menyangkut amdal, masa depan warga maupun rencana besar dari bandara itu sendiri. Pembangunan megaproyek BIJB ini perlahan-lahan akan menggilas kehidupan ribuan warga Majalengka. Mereka hanya akan menjadi tumbal dari sebuah keinginan besar yang tidak mempertimbangkan hak hidup masyarakatnya.

Kata Kunci:  Kebijakan publik, Pembangunan Bandara International Jawa Barat, kesejahteraan masyarakat lokal.

Download Full Paper Fanny dan Slamet Rosyadi – Unsoed



[1]    Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2]  Staf  Pengajar  pada Program  Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

 

Konsep “Masyarakat Madani” sebagai Solusi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Konsep “Masyarakat Madani” sebagai Solusi Mewujudkan

Tata Pemerintahan yang Baik

Muhammad Husnul Maab[1] dan Muhammad Fauzan[2]

Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman

 

Abstrak

Ironis sekali jika melihat kondisi Pemerintahan Indonesia saat ini. Negara yang notabene religius ternyata menyimpan berbagai masalah dalam hal etika dan moral. Korupsi, hanya salah satu contoh dari penyimpangan moral yang terjadi di Indonesia, seakan-akan telah melembaga di dalam masyarakat menjadi rahasia umum. Bahkan bagi para pejabat seperti menjadi kewajiban, dan justru dianggap menyimpang kalau tidak melakukannya. Apalagi membahas tentang perumusan kebijakan, akhir-akhir ini telah kita dengar istilah “Pasal Pesanan” yang sangat tidak mencerminkan etika pemerintahan yang baik. Konsep Good Governance yang ditawarkan oleh system demokrasi untuk menjadi sebuah solusi terbaik. Namun prakteknya di lapangan, demokrasi dijalankan hanya oleh para elit politik dan kurang menyentuh keterlibatan masyarakat secara luas. Akibatnya akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas pemerintah hanya berputar-putar dikalangan elite politic saja, tidak kepada masyarakat.  Konsep “Masyarakat Madani” (MM) yang sering digunakan oleh negara-negara Eropa Timur, memiliki pandangan lain tentang masyarakat dan pemerintah. Konsep MM selalu berangkat dari permasalahan dan sekaligus konsep tentang individu, sehingga Sehingga kalau individunya baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat madani, maka masyarakatnya akan baik pula. Lalu, MM lebih memfokuskan pada masyarakat, pada konsep dan praktek citizenship atau kewarganegaraan-seolah lepas dari prebutan kekuasaan politik.  Maka berdasarkan konsep MM, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu adanya sinergitas diantara empat bagian, yaitu community (masyarakat), government (pemerintah), business (usaha perekonomian atau pengusaha), dan voluntary (organisasi/gerakan kedermawanan atau LSM). Masing-masing bagian berporos pada satu wadah berupa individual, bertanggungjawab untuk menemukan nilai-nilai yang  berbeda dalam rangka “The search for the good life” (menemukan kehidupan yang baik)

Kata kunci : Tata pemerintahan yang baik, demokrasi, masyarakat madani

Download Full Paper Maab dan Fauzan – Unsoed



[1] Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi dan Penerima Beasiswa Unggulan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar  Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

[2] Staf  Pengajar  pada Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Call for Papers: Seminar Nasional Ilmuwan AN

SIMPOSIUM NASIONAL  II
ASOSIASI ILMUWAN
ADMINISTRASI NEGARA

”ETIKA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI
FONDASI NEGARA YANG KUAT”

10 – 11  Pebruari 2012

Undangan dan Call for Papers

Carut marut negara yang melanda bangsa=bangsa dan begara di dunia, termasuk Indonesia menjadi keprihatinan. Fenomena ketidak puasan, terhadap penyelenggaran negara mulai dari kekuasaan negara, hingga kerusuhan rasial di London menjadi potret buram, bagi kehidupan se sebagian besar belahan bumi. Tak  terkecuali di Indonesia dalam eskalasi yang berbeda, namun selalu muncul ke permukaan dan menjadi persoalan serius bangsa yakni KORUPSI.

Mencari akar permasalahan Korupsi di   Indonesia diibaratkan mengurai benang kusut. Demikian parahkah Korupsi yang melanda Negara ? tidak bisakah bangsa ini keluar dari persoalan ini ? Akankah Indonesia sebagai negara Gagal? Perlukah konsen sus nasional tentang Standar Etika Penyeleng gara Negara ?
Untuk mencoba menjawab pertanyaan persoalan bangsa ini,
melalui  SIMNAS Ilmuwan Administrasi Negara, mencoba untuk memberi sumbangsih dalam memajukan Negara Indonesia, tentu saja peran serta dari para Ilmuwan Administrasi Negara diharapkan muncul gagasan, minimal memberikan ”warning”” akan bahaya korupsi yang sedemikian sistemik.
Berawal dari pemikiran dan keprihatinan terhadap masalah – masalah penyelengaran negara SIMNAS II ASIAN mengangkat tema :
” Etika Administrasi Negara Sebagai Fondasi Negara Yang Kuat ”

SUBTEMA :
SIMNAS II ASIAN mengaji berbagai permasalahan yang terkait dengan tema diatas dari berbagai perspektif disiplin ilmu Administrasi dengan Subtema sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi & SDM
2. Kebijakan Publik
3. Manajemen  Potensi Daerah

PELAKSANAAN :
Simnas akan diselenggarakan selama dua hari :
Hari​: Jum’at dan Sabtu
Tanggal​:  10 –  11 Pebruari 2012
Tempat​: Gedung Pascasarjana  Universitas
Slamet  Riyadi Surakarta   (SOLO)
Keynote Speaker :
Mantan Wapres 2005 – 2009,Bapak Yusuf Kalla *

Panitia Simnas mengundang para Ilmuwan Administrasi Negara di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam Simposium ASIAN ini, sebagai pemakalah, maupun sebagai peserta, baik akademisi maupun prktisi.

TAHAPAN ACARA SEBAGAI  :
1. Batas penerimaan abstrak paling lambat 10
Desember  2011
2. Batas penerimaan makalah paling lambat 10
Januari 2012
3. Simposium terdiri dari sesi pleno dan sesi
paralel.
4. Launching  Buku : ‘ Ide – Ide Untuk Pemantapan Jati Diri Ilmu Administrasi Negara (Kumpulan hasil SIMNAS I  yang dilaksanakan di UNY tahun 2011)

BIAYA PENDAFTARAN :
1. Pemakalah anggota ASIAN dan peserta   Rp. 200.000,-
2. Pemakalah non anggota Rp.250. 000,-
2. Pembayaran dapat di transfer melalui Bank  BNI kantor cabang Surakarta,  Rekening a.n. Titis Wulandari SE. No Rekening 0229417561

Pemakalah dan peserta dapat mendaftarkan diri melalui email : winartitik@yahoo.co.id atau Fax dengan nomor (0271) 857575.

FORMULIR PENDAFTARAN
Mohon didaftar sebagai Pesrta/ Pemakalah :
Nama Lengkap & Gelar : ……………………….
…………………………………………………..
Instansi : …………………………………………
Alamat : …………………………………………
……………………………………………………
Email: ……………………………………………
Telp/Fax :……………………………………………..
……………….,2011


​                        (Nama Peserta)
Kontak Person :
1. Kustini SPd      ( 085647479844)
2. Titis Wulandari   SE   ( 08122594625 )

Sekretariat :
Program Pascasarjana UNISRI
Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro
Surakarta. Telp/Fax : (0271) 857575

Note ;
* Dalam Konfirmasi

Download Lifleat SIMNAS ASIAN II