Seminar Nasional “Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan Indonesia

Seminar Nasional
Hari/tgl      : Kamis, 1 Desember 2011
Tema         : ‘Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan di Indonesia’

Pembicara :
1. Prof. Dr. Mochtar Pabottingi (LIPI)
2. Dr. Irwansyah (FISIP UI)
3. Dr. Ali Rokhman (MAP UNSOED)

Kegiatan ini bertempat di Gedung Roedhiro

FKIK UNSOED Gelar Konferensi Internasional Pendidikan Kesehatan Lintas Profesi, Menuju Kolaborasi Para Praktisi Kesehatan

Penyelenggaraan layanan kesehatan yang baik  sejatinya adalah sebuah layanan yang terintegrasi dari tiap-tiap praktisi kesehatan itu sendiri, seperti tenaga medis, farmasis, ahli nutrisi, perawat dan manajer kesehatan masyarakat.    Untuk menuju pemahaman tersebut, maka diperlukan suatu proses pembelajaran secara terintegrasi antar profesional di dunia kesehatan sedini mungkin, khususnya saat studi di perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan, sehingga terbangun karakter dan kepribadian para lulusannya yang mampu bekerjasama dalam memberikan kepuasan layanan pada pelanggan.  Hal ini diungkapkan oleh Rektor UNSOED, Prof. Edy Yuwono, Ph.D dalam pembukaan The 1st International Conference in Medicine and Health Science : Interprofessional Education, Walking Through Collaborative Learning to Collaborative Practice, yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran & Ilmu-ilmu Kesehatan, (29/1) di Hotel Horison, Purwokerto. Ditambahkan Prof. Edy Yuwono, Ph.D., hakikat proses pembelajaran adalah bagaimana mampu mendewasakan diri melalui kemampuan berinteraksi  yang baik,  mampu bekerja dalam team work yang menekankan pada apresasi terhadap profesionalisme. Untuk itu, kapasitas tersebut seyogyanya  diintegrasikan dalam kurikulum dan diinternalisasikan dalam pelaksanaan pembelajaran di kampus, sehingga akan memudahkan melahirkan lulusan yang berkuallitas dalam bidangnya sekaligus berfikir sinergis dengan bidang-bidang yang terkait dengan dirinya.

Seminar yang akan berlangsung selama 3 hari ini, sesungguhnya mengetengahkan isu baru dalam proses pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Dalam rilis yang diterima oleh redaksi dari Panitia diungkapkan, Interprofesional Education merupakan hal yang masih baru di Indonesia di mana sejumlah riset menunjukkan, mereka yang telah mengalami proses pembelajaran interprofesi sejak awal pembelajaran, cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bekerjasama dan berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dengan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan melainkan juga memberikan perawatan  yang lebih baik di mana muaranya adalah pada pencapaian tingkat kepuasan pasien yang lebih baik. Melalui konferensi internasional ini, diharapkan menjadi ajang pertukaran informasi diantara para pemangku kepentingan dalam bidang kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan sehingga menginspirasi sekaligus merealisasikannya dalam proses pembelajaran di bidang keprofesian kesehatan yang lebih kolaboratif.

Tema yang diangkat dalam konferensi ini meliputi interprofessional education, clinic and patient safety, biomedical science sertacommunity health and medicine. Dalam konferensi ini, Fakultas Kedokteran & Ilmu-ilmu Kesehatan UNSOED menghadirkan sembilan pembicara, yakni Prof. Dr. Lisa Mc Kenna (Monash University, Australia), Prof. Vivian Wingyan Lee (The Chinese University of Hongkong), Prof. Dr. Iwan Dwi Prahasto (UGM), Prof. Dr. Fasich, Apt (UNAIR), Prof. Dr. Surakit Natisuwan (Mahidol University, Thailand), Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji (Lemhanas), Prof. Dr. Sunartini Hapsoro, dr. Sp.A(K) (UGM), M.Affandi, MAN (UMY) dan Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi (UI). Sebagai informasi, Fakultas Kedokteran & Ilmu-ilmu Kesehatan, merupakan fakultas ke-7 dari delapan fakultas yang ada di UNSOED. Di bawah kepimpinan dr. Hj. Retno Widiastuti, M.S., sebagai dekan, fakultas ini tercatat memiliki enam jurusan, yakni Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Farmasi, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi yang

Proficiat FKIK UNSOED ! Maju Terus Pantang Menyerah (Wis)

DPR Harus Punya Badan Kehormatan yang Independen

Jakarta – Komposisi Badan Kehormatan (BK) DPR yang diisi dari perwakilan partai dianggap tidak independen dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anggota DPR. Karena itu, BK harus diisi oleh orang-orang yang bebas dari partai politik.

“Demi rasa keadilan bagi para anggota DPR dan tegakknya demokrasi. Badan Kehormatan DPR yang lebih independen adalah sebuah keniscayaan,” terang Peneliti Senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti.

Hal tersebut disampaikan Ikrar saat menjadi saksi ahli dalam sidang panel Judicial Review UU No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2011).

Ikrar menambahkan, beberapa lembaga lain seperti KPK, KPU, dan Dewan Pers sudah melibatkan pihak luar demi menjaga independensi, keadilan dan akuntabilitas Badan Kehormatan mereka. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh DPR agar bisa menjaga independensi.

“Merupakan suatu hal yang sangat baik apabila DPR juga membuka diri. Melibatkan pihak luar dan masyarakat sebagai anggota tidak tetap BK DPR merupakan hal yang baik,” imbuhnya.

Ikrar juga tidak setuju dengan rangkap jabatan anggota DPR. Menurutnya, anggota DPR harus menanggalkan semua jabatan selain pekerjaan mereka sebagai wakil rakyat, agar dapat fokus sebagai wakil rakyat.

“Rangkap jabatan dilarang agar tidak terjadi abuse of power. Selain itu agar para anggota Dewan dapat lebih memusatkan perhatian pada pekerjaan utamanya,” imbuhnya.

Sementara itu ahli lain yang dihadirkan, Andrinof Chaniago, menyatakan BK DPR sering kali tidak bisa menindaklanjuti laporan masyarakat dan terkesan mandul. Anggota DPR dinilai lebih lantang menyuarakan sesuatu apabila terkait mengenai kepentingan mereka sendiri.

“Desakan masyarakat untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola dewan dan partai politik hampir tidak dihiraukan. Tapi mereka malah minta dibangun gedung mewah, program dana aspirasi, studi banding dan kunjungan kerja yang tidak efektif,” katanya.

Andrinof juga sependapat dengan Ikrar yang menilai harus adanya pembentukan komisi etik dan pengawas independen. Nantinya, komisi itu berfungsi untuk menjamin tegaknya norma etika DPR dan perbaikan sistem pengawasan terhadap anggota Dewan.

“Pelanggaran etika yang tidak ditangani secara independen dan obyektif serta rangkap pekerjaan akan berpengaruh pada produk pengawasan legislasi dan pengawasan anggaran,” ujarnya.

Uji materi itu diajukan oleh aktivis petisi 50 Chris Siner Key Timu dan Judilherry Justam, bersama Muhammad Chozin Aminullah. Mereka memohon majelis hakim menguji materi Pasal 123, 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f yang mengatur BK DPR. Selain itu, pemohon juga mengajukan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2) yang mengatur larangan rangkap jabatan.

Sumber: detik.com